JAKARTA — Berbeda dengan sikap yang disampaikan kelompok Cipayung Plus, sejumlah elemen masyarakat, akademisi, dan organisasi pemuda lainnya justru menyampaikan dukungan tegas terhadap keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan itu salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Independen (DPP LPPI) dalam pernyataan rilis persnya, pada Rabu 13 Mei 2026 di Jakarta, mereka menilai program ini sebagai terobosan paling nyata untuk memutus rantai kemiskinan struktural akibat masalah gizi buruk dan stunting.
Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar menyampaikan bahwa tujuan utama program MBG sejalan dengan amanat konstitusi untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Menurutnya, kritik yang muncul harus ditempatkan sebagai masukan konstruktif, bukan alasan untuk menghentikan atau menggangu pelaksanaan program yang sudah dinanti bertahun-tahun itu.
“Kami sepenuhnya memahami adanya catatan terkait pelaksanaan di lapangan. Namun, melihat besarnya tantangan masalah gizi di Indonesia, program MBG adalah solusi yang tepat sasaran. Anggaran sebesar Rp268 triliun yang dialokasikan pada tahun 2026 adalah investasi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran rutin negara,” tegas Dedi dalam keterangan persnya.
Menanggapi sorotan terkait alokasi dana untuk pengadaan kendaraan bermotor, perangkat pendukung operasional, hingga kebutuhan administrasi lainnya, DPP LPPI menilai bahwa setiap pos pengeluaran telah disusun melalui kajian kebutuhan yang mendalam.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki dasar perencanaan. Istilah ‘ugal-ugalan’ yang disematkan kelompok mahasiswa lain kami nilai kurang tepat dan belum memahami alur kerja teknis di lapangan,” tambah Dedi.
Mengenai kasus gangguan kesehatan pasca konsumsi makanan yang dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, pihaknya menegaskan bahwa angka tersebut sangat kecil dibandingkan jumlah penerima manfaat yang mencapai jutaan orang setiap harinya. Kasus keracunan juga sedang ditangani secara medis dan administratif untuk mencari akar masalahnya, apakah berasal dari bahan baku, proses pengolahan, atau faktor kondisi kesehatan masing-masing penerima manfaat.
Dedi Siregar juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepala BGN, Dadan Hindayana. Menurut mereka, dalam waktu kurang dari setahun, BGN telah berhasil membangun jaringan dapur umum di lebih dari 500 kabupaten/kota, menyusun standar menu gizi sesuai rekomendasi ahli gizi, serta menjalin kerja sama dengan ribuan petani lokal sebagai pemasok bahan makanan.
“Pencopotan kepala badan bukanlah solusi. Justru yang dibutuhkan adalah dukungan agar perbaikan sistem terus berjalan. Di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana, program ini mulai memiliki cetak biru yang jelas,” ujar Dedi
Berbeda dengan penolakan masuknya program MBG ke lingkungan kampus dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), DPP LPPI justru mendukung perluasan jangkauan tersebut. Mereka menilai mahasiswa dan warga binaan Lapas juga merupakan bagian dari warga negara yang berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan gizi.
“Mahasiswa membutuhkan asupan gizi yang cukup agar daya pikir dan produktivitas belajar terjaga. Demikian juga warga binaan di Lapas, pemenuhan gizi adalah hak asasi manusia dan bagian dari upaya reintegrasi sosial,” jelas Dedi.
Selain itu, mereka juga berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan pemeriksaan berkala sebagai bentuk pengawasan yang wajar, namun tetap menjaga kelancaran operasional program. Mereka juga mengusulkan pembentukan tim pendampingan teknis, bukan lembaga pengawasan terpisah yang dikhawatirkan akan menambah birokrasi.
“Kami berkomitmen untuk ikut serta mengawasi sekaligus membantu sosialisasi program MBG di tingkat akar rumput. Mari kita bangun Indonesia yang lebih sehat dan cerdas dimulai dari gizi yang terpenuhi,” tutup Dedi
SALAM HORMAT,
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA INDEPENDEN PEMUDA PEMWRHATI INDONESIA
KETUA UMUM
DEDI SIREGAR
