LANGKAT|
Seluruh warga masyarakat disini kami harap dapat menjaga Kamtibmas dan janganlah sembarangan men-share info-info yang belum jelas.”Bijaklah bermedsos dan tingkatkan keamanan lingkungan.
Hal ini disampaikan Dan SSK TMMD 128 Kodim 0203/Lkt Letda Inf M Rezky saat mangkal bersama warga dan anggota Satgas di warung.
Di bawah atap seng sebuah warung sederhana di Gebang, sekat antara bedil dan cangkul dilebur. Satgas TMMD menyadari: jalan beton sedemikian kokoh akan rapuh jika dibangun di atas kecurigaan warga.
Atap seng gelombang di warung Yanti siang itu tak kuasa meredam terik matahari Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Di bawah naungan tiang-tiang kayu yang mulai lapuk, berteman jaring hitam penahan debu jalanan yang terpasang seadanya, sebuah proyek negara sedang ditelanjangi secara organik.
Hari itu Kamis, kalender berwarna merah. Ketika denyut birokrasi di ibu kota kabupaten sedang mati suri karena libur nasional, di Dusun I Desa Pasar Rawa, jam kerja justru melar tanpa batas.
Di atas meja kayu panjang yang permukaannya legam oleh usia, luruh segala bentuk formalitas militer. Tiga prajurit berpangkat bintara dan tamtama dengan seragam loreng hijau khas TNI duduk merapat di bangku kayu. Di hadapan mereka, duduk melingkar sejumlah warga desa: seorang pria paruh baya berkaus biru dengan sablonan putih di dada, seorang lelaki berkaus garis-garis dengan tatapan tajam menyimak, hingga warga bertopi hijau yang duduk membelakangi jalan lintas.
Tidak ada laras panjang yang disandang, tidak ada tatapan menyelidik dari aparat. Salah satu prajurit muda bermata elang tampak memosisikan tangannya terbuka—sebuah gestur persuasif yang lazim dalam sebuah negosiasi setingkat meja makan. Ia sedang menjelaskan detail teknis, sementara warga mendengarkan dengan saksama, sesekali menyela dengan bahasa lokal yang akrab.
Mereka, para personel Satgas TMMD ke-128, sedang memindahkan pos komando. Bukan di tenda taktis dengan barikade kaku, melainkan di kedai kelontong pinggir jalan. Sebuah pilihan tempat yang di dalam diktat sosiologi disebut sebagai “ruang ketiga”—tempat di mana pangkat, sepatu lars, dan strata sosial mendadak lumpuh.
”Tidak ada masalah di muka bumi ini yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi,” kata Pasiter Kodim 0203/Langkat, Kapten Inf Supriadi, mengonfirmasi pendekatan pasukannya di lapangan.
Bagi Supriadi dan koleganya, membangun desa bukan sekadar urusan memindahkan sekian kubik pasir atau menggelar puluhan sak semen di jalanan Pasar Rawa. Sejarah pembangunan di tingkat akar rumput mencatat drama yang sama: proyek yang turun secara instruktif dari atas (top-down) sering kali berakhir menjadi monumen mati yang asing bagi warga lokal karena minimnya keterlibatan emosional masyarakat.
Sadar akan jebakan sosiologis itu, Satgas TMMD memilih jalan dialektika di warung Yanti. Di atas meja kayu loak tersebut, urusan jalur logistik material, keterlibatan tenaga lokal, hingga kekhawatiran warga soal rusaknya pematang sawah akibat alat berat dikupas tuntas tanpa protokoler.
Komunikasi sosial tak lagi menjadi jargon pemanis di lembar laporan yang disetor ke komando atas, melainkan menjadi alat bedah masalah yang riil.
Dansatgas TMMD, Letkol Inf Sangkakala, melihat fenomena di meja warung kopi ini sebagai antitesis dari pembangunan instan. Menurutnya, apa yang kerap diagungkan sebagai “kemanunggalan” tak pernah menjadi barang sakral yang jatuh gratis dari langit.
”Ia adalah hasil dari perdebatan, kesepakatan kecil, dan saling percaya yang lahir dari meja-meja warung kopi,” ujar Sangkakala.
Ketika debu jalanan beterbangan disapu angin siang di Gebang, obrolan di meja kayu itu belum menunjukkan tanda-tanda akan bubar. Di desa ini, pembangunan tak lagi terasa seperti titah dari menara gading kekuasaan, melainkan sebuah kerja kolektif yang intim. Semen dan pasir akhirnya menemukan perekat terbaiknya: kepercayaan masyarakat.(red)
