PALEMBANG – Polemik penghentian kerja sama media cetak dan online dengan SDN dan SMPN di Kabupaten Ogan Ilir mendapat perhatian serius dari Ketua PPWI Ogan Ilir, Fidiel Castro.
Selasa (15/9/2026), Fidiel bersama tim mendatangi Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan untuk mengonfirmasi informasi bahwa penghentian langganan koran dan kerja sama media di sekolah dilakukan atas petunjuk atau arahan BPK Sumsel.
“Kami datang untuk mencari kejelasan, bukan menyudutkan pihak mana pun. Benarkah BPK melarang sekolah berlangganan koran atau bermitra dengan media? Kalau benar, kami minta dasar aturannya secara jelas,” tegas Fidiel.
Menurutnya, nilai langganan media selama ini relatif kecil dan tidak sebanding jika persoalan tersebut seolah menjadi beban besar bagi anggaran pendidikan.
Fidiel menilai pengawasan dana BOS memang penting, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif. Jika ada dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran pendidikan, menurutnya, hal tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan data resmi, bukan menjadikan media sebagai pihak yang seolah-olah paling bermasalah.
“Kami mendukung BPK mengawasi dana pendidikan. Tetapi jangan sampai media yang menjalankan fungsi informasi dan kontrol sosial justru menjadi korban dari informasi atau kebijakan yang belum jelas,” ujarnya.
Kedatangan PPWI Ogan Ilir diterima pihak Humas BPK Sumsel, Devi. Laporan dan permintaan konfirmasi disampaikan untuk mendapatkan penjelasan resmi.
Fidiel mengatakan, pihak BPK menyampaikan bahwa persoalan tersebut akan dikomunikasikan kepada pimpinan dan pihak terkait. Jawaban diupayakan diberikan dalam waktu satu hingga dua hari.
“Kami tunggu jawaban resminya. Jangan sampai persoalan ini hanya berdasarkan informasi dari mulut ke mulut. Jika memang ada aturan, sampaikan secara terbuka agar semua pihak jelas dan tidak ada yang dirugikan,” pungkasnya.
Laporan: Ketua Tim Pewarta Indonesia Ogan Ilir (FC)
