KUTACANE – Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mulai memetakan arah pembangunan masa depan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2027. Bertempat di Aula Kantor Camat Lawe Sigala-Gala, Senin (23/2/2026), fokus utama tahun ini tertuju pada pemulihan fisik daerah dan kesejahteraan rakyat.
Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, menegaskan bahwa RKPK 2027 bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan komitmen nyata untuk bangkit. Ia menekankan pentingnya integrasi sistem melalui SIPD-RI agar tidak ada program yang “siluman” atau tak terukur.
“Prinsip kita jelas: tidak boleh ada penganggaran tanpa perencanaan, dan tidak ada perencanaan tanpa penganggaran,” tegas Bupati Fakhry.
Bupati merinci beberapa agenda prioritas yang akan menjadi napas pembangunan Aceh Tenggara di tahun 2027:
– Rehabilitasi Pascabencana: Fokus besar pada rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.
– Ketahanan & Stabilitas: Penguatan ketahanan pangan dan energi, pengendalian inflasi, serta percepatan penurunan angka stunting.
– Sosial & Religi: Pemberantasan narkoba melalui program Desa Bersinar dan penguatan penegakan Syariat Islam.
– Konektivitas Ekonomi: Meningkatkan akses jalan dari desa ke pusat produksi agar mobilitas hasil bumi lebih lancar.
Dukungan senada datang dari legislatif. Anggota DPRK dari Fraksi Golkar Aceh Tenggara, Arnold,SH, menyatakan bahwa sektor pertanian tetap menjadi “tulang punggung” ekonomi daerah. Ia mendorong agar komoditas unggulan seperti jagung dan kakao mendapatkan perhatian serius karena dampaknya yang langsung dirasakan kantong masyarakat.
”Kehadiran Bupati langsung di tengah masyarakat menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyerap aspirasi. Kita ingin pembangunan ini punya daya saing tinggi,” ujar Arnold optimistis.
Camat Lawe Sigala-Gala, Ari Syafrizal Arma, berharap Musrenbang ini menjadi wadah penyaringan usulan yang benar-benar mendesak. Ia menginginkan agar usulan dari tingkat desa bukan sekadar daftar keinginan, melainkan kebutuhan riil yang dikawal hingga tingkat kabupaten.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Anggota DPRK Dapil 3, pejabat Eselon II dan III, jajaran Forkopimcam, serta para Kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat.
(SF)
